Para Guru Dan Santri Di HSS Khawatir, Soal Peredaran Politik Identitas Di Media Sosial Jelang Pemilukada 2024, Begini Tanggapan Polda Kalsel

seorang santri menyankan ke narasumber terkait politik identitas dalam forum Gruop Discussion

Hulu Sungai Selatan, Borneo Info News -Maraknya peredaran informasi Hoax Menjadi peran serta pemerintah dalam menjaga Media Publik dan netralitas jelang pemilukada 2024.

Polda Kalsel dalam Focus Group Discussion (FGD) Lakukan pembinaan terhadap Para Guru maupun santri dan santriwati se-kabupaten Hulu Sungai Seletan (HSS) di Aula pondok pesantren Al-Baladul Amin di Desa Mandala, Kecamatan Telaga Langsat, HSS, Sabtu (22/6/24) pagi.

Puluhan santri dan santriwati dan guru Pondok Pesantren se-kabupaten HSS dibekali pengetahuan tentang media publik, yang dikemas dalam Focus Group Discussion (FGD)

Bertemakan "Peran Pemerintah dalam Media Publik untuk Pembinaan Media Ponpes yang Berkemajuan Berwawasan Santri Modern pada Kesiapan Pilkada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan".

Kegiatan yang di inisiasi Polda Kalsel ini secara langsung dibuka oleh Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten HSS sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Al-Baladul Amin, Ustadz Fahmi Zarkasi, dihadiri oleh para peserta guru dan santri serta santriwati dan juga Narasumber.

Dalam Hal itu Panit 3 Kamsus Dit Intelkam Polda Kalsel, Iptu Muhammad Dicky Khairil, menjadi narasumber mengingatkan pihak pondok pesantren terkait bahaya penyebaran informasi hoaks dan Undang-Undang ITE.

"Hari ini kita buka ruang publik untuk meningkatkan segi intelektual, dan saya sangat mengapresiasi antusiasme para peserta baik dalam pengetahuan maupun penguasaan aturan hukum informasi yang sangat luar biasa," ujar Dicky didampingi PS Panit 4 Subdit Kasubdit Kamsus Dit Intelkam Polda Kalsel, Ipda Abdul Hanif.

Iptu Dicky didamping Ipda Abdul Hanif saat memberiakan pemaparan dalam forum FGD

Menariknya dalam pemaparan materi yang disampaikan Iptu Dicky tersebut, terungkap dalam sesi tanya jawab soal kekhawatiran para santri terkait politik identitas jelang Pilkada mendatang dan bagaimana pengawasan Dit Intelkam Polda Kalsel di media sosial. Dicky menjawab, bahwa sejauh ini pihaknya sudah melakukan pengawasan secara preemtif dan preventif melalui patroli siber.

"Kami sudah melakukan patroli rutin 24 jam setiap hari, karena mengingat media sosial terus berkembang di era politik sekarang ini. Oleh karena itu, kami lakukan pemantauan dan juga memberikan informasi kepada pimpinan bahwa politik identitas sangat berbahaya dan harus diawasi dengan ketat," Tutupnya. (M.rasyad/BIN)