Partisipasi Politik Perempuan Di Kabupaten Banjar Masih Rendah

Martapura, Borneo Info News - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menggelar Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi, di Aula kantornya, Jum’at (14/6/2024) pagi.

Sosialisasi menghadirkan narasumber Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM dari KPU Banjar Rusmilawati didampingi Kabid PPPA Merilu Ripner. Dihadiri 50 peserta dari organisasi wanita serta perwakilan 20 kecamatan di Kabupaten Banjar.

Di hadapan peserta Merilu Ripner mengaku peran perempuan masih sangat diperlukan saat ini untuk mengoptimalkan potensinya di empat bidang tersebut. Secara umum lanjut Meri, permasalahan kaum perempuan dan anak yang sering ditemui meliputi praktik diskriminasi dan kekerasan serta keterbatasan akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan sebagainya.

“Di Kabupaten Banjar meskipun kaum perempuan sudah memenuhi keterwakilan 30 persen lebih pada legislatif, namun situasi yang terjadi di masyarakat saat ini adalah rendahnya kesadaran perempuan dalam partisipasi politik dan masih adanya praktik money politik,” ungkapnya.

Menurut Merilu bagi kaum perempuan yang ingin berpartisipasi di bidang politik tentunya harus bergabung ke partai politik.

“Tentu ada persyaratan yang harus dilengkapi, akses perempuan terbuka seluas-luasnya untuk dapat berpartisipasi di bidang politik,” imbuhnya.

Terkait program-program pemberdayaan perempuan tahun ini, Meri menyebut cukup banyak terutama dalam hal ekonomi, yaitu pelatihan keterampilan perempuan, workshop perempuan, pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan kapasitas keluarga dan sebagainya.

“Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi keluarga, perempuan berdaya Indonesia maju,” tambahnya.

Lebih lanjut ia mengimbau kepada masyarakat apabila terjadi kasus kekerasan pada perempuan dan anak hendaknya melaporkan ke UPTD PPA yang nantinya kasus tersebut akan difasilitasi pihaknya.

Diakhir, Merilu juga menyampaikan beberapa pemaparan terkait peran perempuan di bidang hukum, sosial dan ekonomi.

Reporter : Rifky Zidane
Editor : Ronny Lattar
Uploader : Suhendra

Source:: INFOPUBLIK