Martapura, Borneo Info News - Dihadiri Ribuan peserta, Persatuan Anggota Badan Permusyawratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Prov.Kal-sel sepakat meminta pemerintah, baik pemerintah daerah maupun kabupaten untuk menyetarakan tunjangan BPD, Sabtu (20/07/24)
Hal itu disampaikan Ketua Panitia Rakorda PABPDSI Kal-Sel Yadaini Noor, bahwa kegiatan ini melibatkan semua kabupaten dikalimantan selatan.
Berita Sebelumnya:
Dihadiri Ribuan Peserta, PABPDESI Prov.Kal-Sel Gelar RAKOOR dan MUSPROVLUB di Kabupaten Banjar
Jumlah peserta dari seluruh kabupaten, lebih dari 1500 Peserta.
"Saat ini jumlah peserta untuk kabupaten/kota 11 Kabupaten 300 lebih, sedangkan khusus untuk Kabupaten Banjar peserta kurang lebih 1200" sebutnya.
Kegiatan Rakorda ini membahas beberapa hal-hal penting, yaitu aspirasi kenaikan tunjangan BPD, Operasional BPD, dan BPJS Ketenagakerjaan.
 |
Ketua Panitia Pelaksana Yadaini Noor (Kiri) Ketua PABPDSI Kab.Banjar, Samhudi (Kanan) Saat diwawancara. |
"Benang merah yang dapat kita ambil dari kegiatan Rakorda PABPDSI Provinsi Kalimantan Selatan ini, terkait yang pertama masalah tunjangan, sebagaimana kita dengarkan bersama tadi bahwa di Rakor itu kita menginginkan bahwa tunjangan BPD itu minimal UMP, kemudian yang kedua terkait dengan operasional, dan juga tentang BPJS ketenagakerjaan", Sebut Yadaini Noor
Berita Terkait:
48 Anggota PABPDSI Kabupaten Balangan Hadiri Rakoorda PABPDSI dan MUSDAPROVLUB Kal-Sel
Video Bisa Di Saksikan Di Channel YouTube Kami:
Telah Tayang di Instagram dan Tiktok:
Karena Operasional BPD dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan dua bagian yang tidak terpisahkan yang sangat penting dalam rekomendasi kita di dalam kegiatan Rakoor, Itulah yang menjadi agenda yang utama, Jelasnya.
Soal tunjangan BPD Yadaini Noor mengatakan bahwa saat ini memang tunjangan BPD ini berpariasi, karena tergantung dari kemampuan daerah masing-masing itu tidak sama, ujarnya.
Baca Juga:
Sukses dilaksanakan RAKOORDA dan MUSDAPROVLUB PABPDSI Prov.Kalsel Dapat 2 Jempol Dari Anggota Komisi III DPR Kabupaten Banjar
Sementara untuk kabupaten Banjar, Rp.1.050.000, untuk ketua Rp.850.000, untuk anggota, Berbeda dari kabupaten lain yang punya PAD yang lebih besar Ada yang Sampai Rp.3.000.000, dan bahkan ada yang lebih rendah.Tutupnya.
Berita Selanjutnya:
Soal BPD Minta Tunjangan di Naikkan Anggota Komisi III DPR Kabupaten Banjar Beri Taggapan
(Borneo Info News/M.Rasyad)
Komentar
Posting Komentar